Nahdlatul Ulama sejak berdiri pada 1926 hadir sebagai bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Peristiwa demi peristiwa nasional kemudian makin melekatkan posisi NU, tidak saja sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga menjadi entitas kebangsaan yang merupakan pilar penting dari kekuatan masyarakat Indonesia.
Nahdlatul Ulama (NU) kini bukan sekadar organisasi yang dimiliki oleh warga nahdliyin, melainkan telah menjadi entitas milik seluruh bangsa Indonesia. Sejarah juga menunjukkan bahwa mobilisasi politik dan simbolis tersebut belum selalu diikuti oleh kebijakan ekonomi afirmatif yang secara sistematis memperbaiki posisi ekonomi warga NU sebagai kelompok sosial.
Buku berjudul NU dan Gerakan Sosial-Ekonomi: Etika Bisnis, Solidaritas Sosial, Jalan Kemandirian Umat (Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia, 2026) yang disusun oleh Arif Afandi, Mohammad Yusak Anshori, dan Muhammad Faishal Aminudin, membahas bagaimana mewujudkan kemandirian ekonomi umat NU sebagai kelompok sosial. Ketiga penyusun buku ini memiliki latar belakang yang berbeda. Arif Afandi merupakan figur yang menapaki lintas sektor antara jurnalisme, pemerintahan, dan dunia korporasi, sedangkan Mohammad Yusak Anshori merupakan Guru Besar Manajemen sekaligus Wakil Rektor II Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Adapun Muhammad Faishal Aminudin merupakan akademisi ilmu politik yang menaruh perhatian besar pada isu demokrasi, masyarakat sipil, dan dinamika organisasi keagamaan di Indonesia.
Membaca NU melalui sosiologi ekonomi
Berangkat dari realitas empiris itulah, buku ini menempatkan NU sebagai fenomena sosiologi ekonomi dengan menggunakan analisis tiga pemikiran utama, yaitu Max Weber, Emile Durkheim, dan Karl Polanyi. Pemilihan ketiga tokoh ini sangat menarik. Meskipun latar belakang mereka tidak pernah menulis tentang NU, analisisnya memungkinkan ekonomi dibaca sebagai praktik sosial yang selalu terkait dengan agama, moralitas, dan struktur masyarakat. Dengan kata lain, teori dari ketiga tokoh tersebut digunakan sebagai alat baca bukan sebagai cetak biru yang kaku.
Pendekatan ini membantu mengubah cara pandang ekonomi yang sempit, yang sering kali hanya dianggap sebagai urusan pasar dan kalkulasi untung-rugi. Dalam kehidupan warga NU, ekonomi selalu hadir di dalam jalinan nilai-nilai agama, ikatan sosial, dan otoritas moral komunitas.
Bagi Max Weber, tindakan ekonomi selalu merupakan tindakan sosial yang sarat akan makna dan dipengaruhi oleh sistem nilai, tradisi, serta keyakinan religius pelakunya. Ia menegaskan bahwa agama dapat membentuk orientasi ekonomi secara sistematis. Berbeda halnya dengan Emile Durkheim yang melihat ekonomi sebagai bagian dari fakta sosial yang bersifat kolektif dan mengikat. Gagasan ini digunakan untuk membaca ekonomi NU sebagai praktik kolektif.
Sementara itu, Karl Polanyi memandang bahwa ekonomi selalu tertanam dalam institusi sosial budaya dan moral. Konsep ini sangat relevan untuk membaca praktik ekonomi NU, ketika pasar menekan kelompok kecil dan memperlebar ketimpangan, muncullah respons sosial untuk melindungi masyarakat.
Respons tersebut tampak nyata dalam eksistensi pesantren, koperasi, BMT (Baitul Maal wat Tamwil), dan filantropi umat. Membaca teori Barat secara reflektif seperti ini tidak hanya memperkaya kajian sosiologi ekonomi dengan pengalaman lokal, tetapi juga menjadikannya sumber pengetahuan sosial yang menantang dan memperluas cakrawala pemikiran sosiologi ekonomi itu sendiri.
Iklan
Iklan
Karakter NU sebagai gerakan sosial keagamaan memiliki implikasi penting bagi cara umat memaknai kehidupan ekonominya. NU hidup sebagai sebuah jaringan pesantren, jemaah, dan tradisi keagamaan yang membentuk solidaritas sosial yang kuat.
Ujian bagi NU saat ini bukanlah tentang keagamaannya, bukan pula sekadar pidato dan simbol, melainkan pada kemampuannya menjaga nilai-nilai luhur tersebut di tengah gempuran perubahan zaman. Namun, selama NU mampu merawat nilai, memperkuat kelembagaan, serta menjaga keberpihakan pada umat kecil, gerakan sosial ini akan tetap memiliki relevansi dan daya hidup di masa depan.
Praktik ekonomi Nahdlatut Tujjar yang digagas oleh KH Abdul Wahab Hasbullah pada tahun 1918 menekankan pada penguatan ekonomi umat sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial ulama pesantren. Etos ekonomi umat melalui jalur perdagangan dilihat sebagai ikhtiar mandiri untuk mengurangi ketergantungan ekonomi dan mencegah kemerosotan sosial akibat kemiskinan.
Nahdlatut Tujjar menjadi sumber penting etika bisnis NU, dengan fokus utama bukan pada ekspansi bisnis besar, melainkan penguatan etika berdagang, solidaritas antarpedagang kecil, dan kemandirian ekonomi umat di tingkat lokal. Etika bisnis ini tumbuh melalui praktik muamalah sehari-hari yang menekankan amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Nilai keberkahan yang menjadi ciri kuat etika bisnis NU ini menemukan salah satu akarnya dalam pengalaman historis tersebut.
Solidaritas sosial, pesantren, dan lahirnya ”NUpreneur”
Solidaritas sosial NU bukan sekadar rasa kebersamaan simbolis, melainkan terwujud dalam kegiatan nyata di kehidupan sehari-hari, seperti membuka akses informasi, memperluas jaringan usaha, memudahkan pinjaman berbasis kepercayaan, hingga menciptakan mekanisme berbagi risiko ketika ada warga yang mengalami kesulitan ekonomi. Dari titik inilah, gagasan tentang NUpreneur mulai menemukan pijakan sosialnya yang kokoh.
Pesantren merupakan institusi sosial keagamaan yang menempati posisi strategis dalam kehidupan warga NU, yakni sebagai pusat pendidikan dan transmisi keilmuan Islam. Pesantren juga memiliki potensi besar sebagai agen pemberdayaan ekonomi lokal meskipun masih membutuhkan mekanisme khusus untuk menjembatani nilai keagamaan, solidaritas sosial, dan tuntutan profesionalisme usaha. Tanpa mekanisme tersebut, pesantren cenderung terjebak pada ekonomi subsisten yang hanya berputar di lingkaran internal tanpa memberi dampak signifikan bagi ekonomi umat di sekitarnya.
Pesantren Sidogiri menjadi contoh keberhasilan ekonomi pesantren di lingkungan NU. Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri, jaringan BMT, serta unit usaha yang terintegrasi lintas daerah menunjukkan kapasitas ekonomi yang relatif mapan dan berkelanjutan. Sidogiri membuktikan bahwa upaya menjaga nilai, solidaritas, dan otoritas moral dapat diterjemahkan ke dalam struktur organisasi bisnis yang rapi. Konsep NUpreneur pada akhirnya menawarkan cara berpikir baru tentang bagaimana kekuatan sosial pesantren dapat diubah menjadi daya pengungkit ekonomi struktural umat yang lebih luas.
Pengaruh NU terhadap kebijakan ekonomi umat bekerja melalui jalur yang lebih halus tetapi efektif, yakni melalui advokasi nilai, kehadiran kader dalam struktur negara, serta perannya sebagai mitra implementasi kebijakan di tingkat komunitas. Pengaruh konkret ini terlihat dalam tiga bidang utama, yaitu pemberdayaan UMKM dan ekonomi kerakyatan, pesantren sebagai subyek pemberdayaan ekonomi, serta pengembangan keuangan mikro dan lembaga keuangan umat.
Kemandirian umat NU pada dasarnya adalah persoalan struktural yang menyangkut kapasitas kolektif, keberlanjutan kelembagaan, dan daya tahan ekonomi. Mengingat mayoritas warga NU hidup di sektor ekonomi rentan, diperlukan kebijakan kemandirian yang terstruktur untuk menjaga stabilitas ekonomi mereka. Hal ini menuntut adanya tata kelola yang kuat, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, konsolidasi kelembagaan, serta semangat kolektif.
Iklan
Iklan
Praktik NUpreneur menunjukkan bahwa usaha tidak selalu harus dimulai dari modal besar atau perencanaan teknokratik yang rumit. Praktik ini justru tumbuh subur dari rasa saling percaya, kedekatan sosial, dan rasa tanggung jawab bersama. Kekuatan utama ekonomi umat NU tidak terletak pada seberapa besar skala usahanya, tetapi pada kemampuannya untuk terus menjaga keterlekatan pada nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Dengan berpegang teguh pada pilar-pilar tersebut, NUpreneur akan terus menemukan jalannya meskipun tantangan zaman terus berubah.
Ekonomi umat NU selalu tertanam dalam relasi sosial dan nilai keagamaan. Aktivitas ekonomi warga NU tidak pernah berdiri sebagai praktik pasar yang netral. Ia selalu dibingkai oleh pertimbangan etis tentang keberkahan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Hal ini menjadikan ekonomi NU kaya secara moral, tetapi sekaligus menuntut bentuk kelembagaan yang mampu mengelola kekayaan tersebut secara sistematis.
Ekonomi umat NU sebagai kerja kolektif yang harus dijaga keseimbangannya antara nilai, solidaritas, dan struktur. Selama NU mampu menjaga keseimbangan tersebut, Gerakan sosial-ekonomi NU akan tetap relevan tidak hanya bagi warganya, tetapi juga bagi arah pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih adil dan bermartabat. NUpreneur sebagai kerangka transformasi kelembagaan memiliki peluang nyata untuk ikut menentukan arah perubahan ekonomi zaman, secara tenang, berakar pada nilai dan berpijak pada kepentingan umat. (LITBANG KOMPAS)
Data Buku
Judul Buku: NU dan Gerakan Sosial Ekonomi: Etika Bisnis, Solidaritas Sosial, Jalan Kemandirian Umat
Penulis: Arif Afandi, Mohammad Yusak Anshori, dan Muhammad Faishal Aminuddin
Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia
Tahun Terbit: 2026
Jumlah Halaman: xv+111 hlm
ISBN: 978-623-134-605-6